Tuesday, September 29, 2015

BRIEFING SESSION Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal 29 Juni 2015 Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan Peraturan baru tentang penggunaan tenaga kerja asing melalui Peraturan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan ini diterbitlkan sebagai respon terhadap cepatnya dinamika bisnis yang terjadi di Indonesia dan arus masuk tenaga kerja asing yang semakin tanpa batas. Kebijakan ekonomi pada tatanan Asean dan Asia Pasifik yang menerapkam pasar bebas dan membentuk satu kawasan Asean membuat peraturan lama tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dianggap sudah tidak relevan lagi. Peraturan ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan lama dan dianggap sebagai peraturan yang lebih ketat dibandingkan peraturan sebelumnya. Ketatnya peraturan ini bertujuan agar Tenaga Kerja Dalam Negeri tetap dapat bersaing dengan Tenaga Kerja Asing dan kehadiran Tenaga Kerja Asing dapat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Materi Briefing Session

1. Sosialisasi Permenaker No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

2. Perbedaan-perbedaan fundamental Permenaker No. 16 Tahun 2015 dengan Permenakertrans No. 12 Tahun 2013

3. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tenaga Kerja Asing

4. Jabatan-jabatan yang tertutup untuk Tenaga Kerja Asing

5. Kewajiban bagi Direktur dan Komisaris Non Residen untuk memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)

6. Mekanisme Pengajuan RPTKA

7. Persyaratan 1 (satu) Tenaga Kerja Asing harus menyerap minimal 10 (sepuluh) Tenaga Kerja Dalam Negeri

8. Penghapusan kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia

Pembicara

1. Umar Kasim, S.H, M.H., M.Kn. ( Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja)

2. Friement F.S. Aruan, S.H.,M.H. (Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Dirjend Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM RI)

Waktu Pelaksanaan

Tanggal	:	Senin, 12 Oktober 2015
Waktu	:	14.00 – 17.00 WIB
Tempat	:	Mercantile Athletic Club, Jakarta Gedung WTC lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31

Peserta

HRD, Legal Manager, Corporate Secretary, Foreign Chambers (Kamar Dagang Asing), Chief Representative Perusahaan Asing, Perusahaan Penanaman Modal Asing dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Investasi

· Rp. 2.000.000,-

· Discount 50 % untuk peserta kelima dari perusahaan atau institusi yang sama

Online Registration

Jika anda menemui kesulitan untuk melakukan pendaftaran secara online silahkan isi form dibawah ini dan email ke info@lexmundus.com.

Ya, Saya bersedia menghadiri Briefing Session dengan tema “Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing”

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Telp. /HP/ Fax :

E-mail :

· Info lebih lanjut dapat menghubungi kami dengan membalas email ini (info@lexmundus.com) atau melalui Tlp 021-7823548, 021-97566769 / HP 0878-7727-7840 (Ana Fitriana)

· Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening: Bank Mandiri KCP RS Islam Jakarta No. Rekening : 123-00-0635238-1 atas nama PT Lex Mundus Indonesia

· Pemesanan yang dibatalkan dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum hari-H tetap dikenakan biaya penuh sebagai peserta training

· Peserta adalah pihak yang telah melakukan pendaftaran dan telah menunjukkan bukti pembayaran sebagaimana ditentukan oleh penyelenggara

· Penyelenggara berhak untuk mengubah, membatalkan atau menjadwal ulang waktu penyelenggaraan, pembicara/narasumber dan hal-hal terkait dengan training tersebut diatas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena ada hal-hal yang tidak terduga atau di luar kekuasaan penyelenggara.

Training Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah

Perbankan sebagai sebuah lembaga keuangan terikat dengan aturan yang sangat ketat dalam menjalankan operasionalnya. Dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan kepada para nasabah, perbankan akan melakukan perhitungan yang sangat matang baik dari segi proyek yang akan dibiayai maupun dari segi kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diberikan. Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan prinsip prudential principle, Good Corporate Governance serta manajemen risiko yang ketat terhadap seluruh produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan. Hal ini dilakukan untuk menjamin pengembalian kredit oleh nasabah. Namun adakalanya risiko yang telah diantisipasi sedemikian rupa mengalami hambatan dimana pengembalian kredit dan/atau pembiayaan tidak sesuai dengan skim dan jadwal yang telah disepakati oleh pihak perbankan dan nasabah. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kredit macet yang membutuhkan penanganan yang komprehensif untuk menjamin pengembalian kredit oleh nasabah. Training ini secara khusus difokuskan kepada mekanisme hukum penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan secara komprehensif dengan melakukan analisa hukum terhadap dokumen - dokumen kredit perbankan serta tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyeleseian kredit bermasalah baik secara litigasi maupun non litigasi.

Materi Training

1. Definisi Kredit bermasalah
2. Regulasi tentang kredit bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah
3. Analisa kedudukan hukum nasabah dan perbankan dalam perjanjian kredit
4. Klausul – klausul penting dalam perjanjian kredit dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah
5. Prosedur dan tahapan penyelesaian kredit bermasalah non litigasi : rescheduling, restructuring dan reconditioning
6. Mekanisme litigasi penyelesaian kredit bermasalah
7. Eksekusi Jaminan, gugatan perdata dan gugatan kepailitan melalui pengadilan Niaga
8. Studi kasus dan permasalahan serta pemecahan dan antisipasi kredit bermasalah

Trainer

Indra Kusuma, S.H., LL.M
Mendapatkan gelar S.H pada tahun 1996 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil mendapatkan LL.M dalam bidang European Law (business) dan International Business Law berturut-turut dari Universiteit Van Amsterdam, the Netherlands dan Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands pada tahun 2000. Beliau telah memiliki pengalaman selama lebih dari 15 tahun dalam bidang perbankan dan keuangan terutama dalam bidang Loan, trade and finance, derivatives,dan operasional umum perbankan. Beliau mendapatkan pengalaman cukup besar dalam menangani permasalahan hukum perbankan dan keuangan baik litigasi maupun non litigasi. Sejak tahun 1996 beliau telah bergabung sebagai Legal Counsel pada beberapa Bank baik lokal maupun asing diantaranya adalah Bank Niaga, ABN AMRO Bank, RBS Bank dan saat ini adalah partner pada boutique law firm yang khusus menangani kasus perbankan yaitu NARTOJO & CO Law Firm sejak tahun 2009.

Tb. A. Adhi R. Faiz, S.H., M.H.
Yang bersangkutan adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Jakarta yang merupakan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) maupun Ahli Pengadaan Nasional yang terdaftar pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Ia mendapatkan gelar Sarjana Hukum nya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan mendapatkan gelar Magister Hukum nya dalam bidang Hukum Bisnis dari Program Pascasarjana-Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH-UNPAD), disamping pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang manajemen risiko di New York Institute of Finance (institusi pendidikan yang merupakan afiliasi dari New York Stock Exchange). Mantan Senior Vice President/Kepala Divisi Hukum-Litigasi pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ini telah berpengalaman dalam bidang hukum selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, dimulai pada saat ia menjadi Asisten Pembela Umum di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) pada Tahun 1990. Saat ini yang bersangkutan adalah Senior Partner/Managing Partner dari Kantor Hukum: Christyanto & Faiz, disamping mengajar pada perkuliahan/pelatihan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP), Pendidikan Profesi Akuntansi-Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (PPA-FE USAKTI), Pusat Pendidikan Hukum Lanjutan-Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PPHL-FHUI) maupun di Badan-badan Usaha Milik Negara.

Peserta

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, Credit Settlement, investor relation, akuntan, internal audit, konsultan hukum pada lembaga keuangan dsb.

Investasi

 Rp. 4.500.000/orang
(50% diskon untuk peserta ke – 5 dari perusahaan/institusi yang sama)

Informasi Pendaftaran

*Jika anda menemui kesulitan untuk melakukan pendaftaran secara online silahkan isi form dibawah ini dan email ke info@lexmundus.com atau Fax ke (+62-21) 7823547
Ya, Saya bersedia menghadiri training Lex Mundus dengan tema “International Commercial Contract and Loan Agreement”
Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Telp. /HP/ Fax :
E-mail :
 Info lebih lanjut dapat menghubungi kami dengan membalas email ini (info@lexmundus.com) atau melalui Tlp 021-9756-6769/021-29048745
 Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening: Bank Mandiri KCP RS Islam Jakarta No. Rekening : 123-00-0635238-1 atas nama PT Lex Mundus Indonesia
 Pemesanan yang dibatalkan dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum hari-H tetap dikenakan biaya penuh sebagai peserta training
 Peserta adalah pihak yang telah melakukan pendaftaran dan dapat menunjukkan bukti pembayaran investasi training sebagaimana ditentukan oleh penyelenggara
 Penyelenggara training berhak untuk mengubah, membatalkan atau menjadwal ulang waktu penyelenggaraan, pembicara/narasumber dan hal-hal terkait dengan training tersebut diatas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena ada hal-hal yang tidak terduga atau di luar kekuasaan penyelenggara

BRIEFING SESSION Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Materi Briefing Session

1. Sosialisasi Permenaker No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

2. Perbedaan-perbedaan fundamental Permenaker No. 16 Tahun 2015 dengan Permenakertrans No. 12 Tahun 2013

3. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tenaga Kerja Asing

4. Jabatan-jabatan yang tertutup untuk Tenaga Kerja Asing

5. Kewajiban bagi Direktur dan Komisaris Non Residen untuk memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)

6. Mekanisme Pengajuan RPTKA

7. Persyaratan 1 (satu) Tenaga Kerja Asing harus menyerap minimal 10 (sepuluh) Tenaga Kerja Dalam Negeri

8. Penghapusan kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia

Pembicara

1. Umar Kasim, S.H, M.H., M.Kn. ( Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja)

2. Friement F.S. Aruan, S.H.,M.H. (Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Dirjend Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM RI)

Waktu Pelaksanaan

Tanggal	:	Senin, 12 Oktober 2015
Waktu	:	14.00 – 17.00 WIB
Tempat	:	Mercantile Athletic Club, Jakarta Gedung WTC lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31

Peserta

Investasi

· Rp. 2.000.000,-

· Discount 50 % untuk peserta kelima dari perusahaan atau institusi yang sama

Online Registration

Jika anda menemui kesulitan untuk melakukan pendaftaran secara online silahkan isi form dibawah ini dan email ke info@lexmundus.com.

Ya, Saya bersedia menghadiri Briefing Session dengan tema “Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing”

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Telp. /HP/ Fax :

E-mail :

· Info lebih lanjut dapat menghubungi kami dengan membalas email ini (info@lexmundus.com) atau melalui Tlp 021-7823548, 021-97566769 / HP 0878-7727-7840 (Ana Fitriana)

· Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening: Bank Mandiri KCP RS Islam Jakarta No. Rekening : 123-00-0635238-1 atas nama PT Lex Mundus Indonesia

· Pemesanan yang dibatalkan dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum hari-H tetap dikenakan biaya penuh sebagai peserta training

· Peserta adalah pihak yang telah melakukan pendaftaran dan telah menunjukkan bukti pembayaran sebagaimana ditentukan oleh penyelenggara

Sunday, July 26, 2015

Training Hukum Contract Drafting and Negotiation Skills

Training Hukum Contract Drafting and Negotiation Skills Training ini akan diselenggarakan pada tanggal 27-28 August 2015
Venue : Mercantile Athletic Club, Jakarta
Merchantile Athletic Club, Jakarta Gedung WTC lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31

Latar Belakang

Training ini didesain secara khusus untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang metode penyusunan kontrak-kontrak bisnis di Indonesia. Training ini akan mengupas tuntas bagaimana aspek hukum perjanjian, teori, praktek dan teknik penyusunan perjanjian disertai dengan contoh-contoh bentuk perjanjian berdasarkan praktek terbaik. Training juga akan fokus pada bagaimana melakukan negosiasi agar kontrak bisnis yang disusun sesuai dengan yang kita kehendaki. Keahlian dalam melakukan negosiasi kontrak adalah faktor yang sangat mendukung keberhasilan suatu proses transaksi bisnis yang dituangkan dalam kontrak

Materi Training

Aspek Hukum Perjanjian dalam Pembuatan Kontrak

Syarat sahnya Perjanjian

Syarat Subjektif dan Objektif

Asas kebebasan berkontrak

Hapusnya perikatan dalam kontrak

Pengertian dasar kontrak dan definisi kontrak

Tahapan pembuatan kontrak

Persiapan penyusunan Kontrak

Pre contractual issue

Legalitas Para Pihak

Jenis kontrak

Format kontrak

Dokumen pendukung pembuatan kontrak

Teknik Penulisan Kontrak

Penentuan Anatomi Kontrak

Bahasa dalam pembuatan kontrak

Pemahaman terhadap klausul – klausul tertentu dalam kontrak

Klausul Boilerplate

Case study/Simulasi penyusunan kontrak

Teknik Negosiasi Kontrak

Tahapan-tahapan dalam proses negosiasi

Persiapan yang harus dilakukan sebelum negosiasi kontrak

Teknik dan strategi dalam perundingan negosiasi

Praktek merumuskan hasil negosiasi ke dalam klausul kontrak

Simulasi negosiasi

Trainer

Prof. DR. Rosa Agustina Pangaribuan, S.H., M.H*

Pakar Hukum Perdata FHUI

adalah profesor Hukum Perdata, Ketua Program Pascasarjana dan Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Mengajar di sebuah universitas swasta terkemuka di Jakarta dan telah membantu Pemerintah Indonesia mengajar Hukum Perdata kepada untuk calon-calon hakim.

Telah mengabdikan karir hukumnya untuk penelitian dan pengembangan hukum perdata di Indonesia, dan mengkhususkan penelitiannya untuk topik Perbuatan Melawan Hukum dan hukum kontrak di Indonesia. Menulis dari tiga buku dan banyak artikel di sejumlah jurnal hukum terkemuka di Indonesia. Beliau juga telah diundang untuk berbicara tentang Hukum Perdata Indonesia di beberapa universitas di dunia, seperti University of Washington School of Law dan Universitas Chulalongkorn, Thailand. Selain mengajar, menulis dan meneliti, beliau juga telah ditunjuk sebagai saksi ahli berbagai kasus hukum perdata di Indonesia.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M

Mendapatkan gelar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan berhasil meraih gelar LL.M dan Ph.d berturut – turut dari Keio University, Jepang dan University of Nottingham, Inggris. Pada usianya yang relative muda beliau telah memperoleh jabatan sebagai Guru Besar dibidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dikukuhkan menjadi Profesor diusia 36 tahun. Beliau adalah Profesor termuda di FHUI. Kini beliau aktif sebagai tenaga pengajar, ahli dalam bidang hukum ekonomi dan internasional diberbagai institusi baik Universitas maupun pemerintahan serta swasta dalam bidang hukum ekonomi dan hukum internasional.

Indra Kusuma, S.H., LL.M

Mendapatkan gelar S.H pada tahun 1996 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil mendapatkan gelar LL.M dalam bidang European Law (business) dan International Business Law berturut-turut dari Universiteit Van Amsterdam, the Netherlands dan Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands pada tahun 2000. Praktisi hukum dan telah memiliki pengalaman selama lebih dari 15 tahun dalam bidang hukum dan perbankan serta keuangan terutama dalam bidang trade finance, derivatives dan operasional umum perbankan. Beliau mendapatkan pengalaman cukup besar dalam menangani permasalahan hukum perbankan dan keuangan karena sejak tahun 1996 telah bergabung sebagai Legal Counsel pada beberapa Bank baik lokal maupun asing diantaranya adalah Bank Niaga, ABN AMRO Bank, RBS Bank dan saat ini adalah partner pada boutique law firm yang khusus menangani kasus perbankan yaitu NARTOJO & CO Law Firm sejak tahun 2009. Beliau juga aktif memberikan seminar, training dan workshop dibidang hukum dan korporasi

Pramudya Azhar Octavinanda, S.H., LL.M.

Advokat yang berspesialiasi di bidang hukum pasar modal dan berpengalaman lebih dari 7 tahun dalam menangani: (i) penawaran umum saham dan obligasi lokal maupun internasional; (ii) merger dan akuisisi perusahaan terbuka, (iii) restrukturisasi usaha dan hutang; (iv) penyusunan dan negosiasi kontrak bisnis, pengadaan dan konstruksi; dan (v) pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan pasar modal dan hukum korporasi. Pramudya memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi pada Hukum Acara, Hukum Bisnis dan Hukum Islam, dan Master of Laws dari University of Chicago Law School dengan konsentrasi pada Law and Economics dan Hukum Korporasi serta Pasar Modal Amerika Serikat. Saat ini sedang menempuh program Doctor of Jurisprudence di University of Chicago Law School dengan fokus penulisan disertasi mengenai pendekatan Law and Economics terhadap teori Hukum Islam.

*Diundang dan dalam tahap konfirmasi

Peserta

Contract Specialist, Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, konsultan hukum dll

Investasi

Rp. 4.500.000/orang

Sertifikat, Makan Siang, Modul, 2 kali Coffee Break dan tempat pelatihan.
50% diskon untuk peserta ke – 5 dari perusahaan/institusi yang sama

download_brosur

Informasi Pendaftaran

KLIK DISINI UNTUK REGISTRASI ONLINE

Training Hukum : Kredit Sindikasi

Training Hukum : Kredit Sindikasi Training ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 – 26 Agustus 2015 diselenggarakan di Merchantile Athletic Club, Jakarta Gedung WTC lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31

Latar Belakang

Dalam praktek perekonomian yang berkembang sangat pesat dan kompetitif, lembaga keuangan baik perbankan atau non-bank memerlukan inovasi-inovasi yang menarik guna menyalurkan kredit dan pembiayaannya kepada konsumen. Salah satu jenis pembiayaan yang digunakan adalah kredit sindikasi dimana beberapa lembaga pembiayaan atau perbankan dapat secara bersama-sama menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada konsumen.

Pemahaman yang komprehensif dalam proses pemberian kredit sindikasi terutama terkait konsepsi kredit sindikasi, aspek hukum dan regulasi serta praktek pelaksanaan pemberian kredit sindikasi sangat dibutuhkan agar proses pemberian kredit berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Training ini akan membahas secara komprehensif aspek regulasi dan praktek pemberian kredit sindikasi oleh lembaga keuangan kepada debitur serta praktek penyusunan kontrak sindikasi berdasarkan praktek terbaik (best practice) yang terjadi di Indonesia. Training akan didukung oleh fasilitator yang sangat berpengalaman dalam hukum perbankan dan praktek pembiayaan perbankan.

Materi Training

1. Pengantar konsep kredit, sindikasi kredit dan kredit sindikasi

Definisi kredit, sindikasi kredit dan kredit sindikasi
Hukum dan regulasi perbankan kredit sindikasi
Para pihak dan peranannya dalam pelaksanaan kredit Sindikasi
Mekanisme pembiayaan dengan mekanisme kredit sindikasi

2. Langkah – langkah dan struktur pemberian kredit sindikasi

Pre Contractual Issue
Dokumentasi pemberian kredit sindikasi
Time Schedule
Proses pembentukan kredit sindikasi
Permasalahan dan mitigasi risiko dalam pelaksanan pemberian kredit sindikasi

3. Penyusunan kontrak kredit sindikasi (Practice and Overview)

Contract Documentation
Anatomi kontrak kredit sindikasi
Pemahaman terhadap klausul – klausul kontrak dalam kontrak kredit sindikasi
Strategi penyusunan kontrak sindikasi
Klausul Boilerplate
Case Study/Simulasi penyusunan kontrak kredit sindikasi

Trainer

Mohammad Kadri, S.H.
Partner pada Law Firm Akset Law Firm dengan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun dengan spesialisasi pada bidang hukum korporasi dan pasar modal yang meliputi Initial public Offering, Merger dan Akuisisi pada perusahaan terbuka, restrukturisasi korporasi dan keuangan. Beliau mempunyai pengalaman luas dibidang perbankan dan banyak menangani transaksi merger dan akuisisi perbankan. Lawyer senior yang menyukai musik ini mendapatkan gelar S.H. pada tahun 1988 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Cleveland State University’s Business School, Ohio, USA (1993-1994);

Indra Kusuma, S.H., LL.M
Mendapatkan gelar S.H pada tahun 1996 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil mendapatkan gelar LL.M dalam bidang European Law (business) dan International Business Law berturut-turut dari Universiteit Van Amsterdam, the Netherlands dan Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands pada tahun 2000. Praktisi hukum dan telah memiliki pengalaman selama lebih dari 15 tahun dalam bidang hukum dan perbankan serta keuangan terutama dalam bidang Loan trade finance, derivatives,dan operasional umum perbankan. Beliau mendapatkan pengalaman cukup besar dalam menangani permasalahan hukum perbankan dan keuangan karena sejak tahun 1996 telah bergabung sebagai Legal Counsel pada beberapa Bank baik lokal maupun asing diantaranya adalah Bank Niaga, ABN AMRO Bank, RBS Bank dan saat ini adalah partner pada boutique law firm yang khusus menangani kasus perbankan yaitu NARTOJO & CO Law Firm sejak tahun 2009. Beliau juga aktif memberikan seminar, training dan workshop dibidang hukum dan korporasi

PESERTA

 Legal Manager dan Legal Staf perbankan dan lembaga keuangan non bank
 Pimpinan dan staf perbankan pada bidang perkreditan
 Divisi manajemen resiko dan kredit
 Konsultan Hukum
 Semua pihak yang berkepentingan dan berminat meningkatkan kemampuan dibidang kredit sindikasi

INVESTASI

Rp.4.500.000/orang

Investasi workshop termasuk Sertifikat, Modul, Makan Siang, 2 kali Coffee Break dan tempat pelatihan.
50% diskon untuk peserta ke – 5 dari perusahaan/institusi yang sama

KLIK DISINI UNTUK REGISTRASI ONLINE

Program Intensif – Pengantar Transfer Pricing

Program Intensif – Pengantar Transfer Pricing Training ini akan diselenggarakan pada tanggal 26 – 27 Agustus 2015 bertempat di Mercantile Athletic Club, Jakarta Gedung WTC lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav 29 – 31 Jakarta

Latar Belakang

Perusahaan multinasional melakukan upaya efisiensi dengan merancang fungsi yang saling berhubungan antar perusahaan afiliasi (skema supply chain management). Dari sisi hukum pajak, transaksi antar perusahaan afiliasi dapat diklasifikasikan sebagai upaya penghindaran pajak dalam bentuk transfer pricing bila nilai transaksi tidak wajar. Otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi atas kewajaran nilai transaksi. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman prinsip-prinsip dan metodologi transfer pricing agar transaksi antar perusahaan afiliasi dapat dikategorikan wajar.
Program pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar Transfer Pricing baik bagi konsultan pajak atau pelaku bisnis lainnya. Bebarapa materi diberikan dalam pendekatan studi kasus.

Tujuan

Memahami konsep dan metodologi Transfer Pricing
Memahami konsep dan aplikasi pembuatan Transfer Pricing Documentation.
Materi
Konsep transfer pricing
Hukum positif yang berlaku di Indonesia dan OECD TP Guidelines
Prinsip kesebandingan
Functions, assets & risks analysis
Analisis industri dan ekonomi
Metodologi Transfer Pricing
Dokumentasi Transfer Pricing

Trainer

Wisamodro Jati, S.Sos., M.Int.Tax
Mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Program Studi Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia pada tahun 2004 dan berhasil meraih gelar Master of International Tax (M.Int.Tax) dari University of Sydney, Australia. Jati memiliki pengalaman kerja sebagai konsultan pajak selama 2 (dua) tahun di KAP Santoso Harsokusumo (Member of Horwarth International) dan 8 (delapan) tahun di PSS Consult (Ernst & Young) dengan posisi terakhir sebagai manager. Berbagai penugasan yang pernah dilakukan Jati adalah tax compliance, tax audit, tax litigation, tax due diligence, serta tax advisory services Saat ini Jati tercatat sebagai mahasiswa pada program Magister Hukum Bisnis. Pengajar juga merupakan pengajar dan peneliti di program studi Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia.

Andreas Adoe
Menyelesaikan pendidikan D3 akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1997 dan D3 pajak di sekolah yang sama tahun 2002, S1 akuntansi di Universitas Indonesia (2005), dan LLM-European and International Taxation dari European Tax College, Tilburg University – Katholiek Universiteit Leuven (2008). Andreas pernah menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, sejak 2003 sebelum menjadi tax manager di KPMG Hadibroto di tahun 2009 sampai dengan 2011. Andreas menjadi peneliti senior dan trainer di IBFD International Academy di Amsterdam, Belanda dan Kuala Lumpur, Malaysia sampai dengan akhir tahun 2014. Andreas memiliki pengalaman dan pemahaman yang dalam atas isu transfer pricing.

Target Peserta

Tax Specialist, Tax Consultant dan Tax Lawyer.
Konsultan hukum dan berbagai profesi di luar praktisi pajak: matrikulasi (1 hari)

Investasi

Rp. 4.500.000,-/orang

Investasi workshop termasuk Sertifikat, Modul, Makan Siang, 2 kali Coffee Break dan tempat pelatihan.
50% diskon untuk peserta ke – 5 dari perusahaan/institusi yang sama

Pendaftaran Online

Wednesday, June 17, 2015

BRIEFING SESSION IMPLEMENTASI BPJS KETENAGAKERJAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DUNIA USAHA

Start: 10 July 2015
Time: 15.30 - 18.00
Venue: Mercantile Athletic Club, Jakarta
Categories: Bisnis, BPJS Ketenagakerjaan, Hukum,Ketenaga Kerjaan
Tags: Agreement, BPJS, BPJS Ketenaga Kerjaan,Breafing Session, Hukum, Internasional, Law, legal Contract Drafting, Lex, Lex Mundus, Management,mercantile athletic Club, Mundus, Training

Latar Belakang

Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan berlaku efektif diseluruh Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan akan berlaku untuk pekerja swasta baik pekerja swasta disektor formal maupun informal. Kebijakan yang merupakan amanat dari Undang – undang ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk lebih menjamin hajat hidup dan kesejahteraan pekerja. Meskipun pelaksanaan BPJS merupakan amanat Undang-undang namun persiapan untuk proses implementasi masih menghadapi beberapa kendala, terutama kesiapan para pengusaha untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan yang ditentukan sebesar 8% dari gaji pokok pekerja. Kritisi juga datang dari pihak pekerja yang menyatakan bahwa besaran iuran 8% adalah angka yang tidak masuk akal seiring melambungnya harga-harga barang dan jasa. Besaran iuran tersebut hanya menghasilkan return yang sangat kecil untuk para pekerja pada saat pensiun nanti. Suara berbeda datang dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menyatakan bahwa eksistensi BPJS Ketenagakerjaan dapat mengancam keberadaan DPLK yang selama ini bergerak disektor dana pensiun swasta.

Briefing session ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada pelaku usaha sehubungan dengan implemetasi BPJS Ketenagakerjaan serta mendiskusikan langkah harmonisasi yang tepat agar implementasi BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh stakholders. Briefing Session ini juga merupakan forum sosialisasi dan konsultasi pelaku bisnis dalam menghadapi kendala – kendala implementasi BPJS Ketengakerjaan di Indonesia.

Materi Briefing Session

Sosialisasi implementasi BPJS Ketenagakerjaan dan regulasi pendukungnya.
Besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan mekanisme teknis pembayarannya
Resiko hukum bagi pengusaha yang tidak mengikuti BPJS Ketenagakerjaan
Implikasi implementasi BPJS Ketenagakerjaan bagi dunia usaha
Strategi dan Solusi terhadap permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi BPJS Ketenagakerjaan

Pembicara

Elvyn G. Masassya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Mudji Harno M. Sudjono, Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia

Waktu

15.30 – 18.00 WIB

Tempat

Mercantile Athletic Club, Jakarta Gedung WTC lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31

Peserta

Corporate Secretary, Human Resources Legal Manager, konsultan hukum, Investor asing, pelaku usaha, serikat buruh seluruh stakeholders yang berkepentingan dengan diimplementasikannya BPJS Ketenagakerjaan

Investasi

Rp. 2.500.000,-

Investasi sudah termasuk training kit dan buka puasa bersama
Discount 50 % untuk peserta kelima dari perusahaan atau institusi yang sama

Online Registration

Pendaftaran Online

Jika anda menemui kesulitan untuk melakukan pendaftaran secara online silahkan isi form dibawah ini dan email ke info@lexmundus.com.

Ya, Saya bersedia menghadiri Briefing Session dengan tema “IMPLEMENTASI BPJS KETENAGAKERJAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DUNIA USAHA”

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Telp. /HP/ Fax :

E-mail :

Info lebih lanjut dapat menghubungi kami dengan membalas email ini (info@lexmundus.com) atau melalui Tlp 021-7823548, 021-97566769 / HP 0878-7727-7840 (Ana Fitriana)
Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening: Bank Mandiri KCP RS Islam Jakarta No. Rekening : 123-00-0635238-1 atas nama PT Lex Mundus Indonesia
Pemesanan yang dibatalkan dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum hari-H tetap dikenakan biaya penuh sebagai peserta training
Peserta adalah pihak yang telah melakukan pendaftaran dan telah menunjukkan bukti pembayaran sebagaimana ditentukan oleh penyelenggara
Penyelenggara berhak untuk mengubah, membatalkan atau menjadwal ulang waktu penyelenggaraan, pembicara/narasumber dan hal-hal terkait dengan training tersebut diatas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena ada hal-hal yang tidak terduga atau di luar kekuasaan penyelenggara.

Wednesday, June 10, 2015

BRIEFING SESSION : Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI dan Implikasinya terhadap Dunia Usaha

Start: 1 July 2015
Venue: Mercantile Athletic Club, Jakarta
Jam: 15.30 - 18.00

Latar Belakang

Pada tanggal 31 Maret 2015 lalu, Bank Indonesia menerbitkan PeraturanBank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(PBI 17/3/2015). PBI 17/3/2015 diterbitkan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah NKRI dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah. Berdasarkan ketentuan ini, sejak 1 April 2015, seluruh transaksi tunai harus menggunakan rupiah sedangkan untuk transaksi non tunai akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2015. Untuk mendukung implementasi dari PBI 17/3/2015, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbitan surat edaran bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat memperoleh informasi mengenai teknis implementasi ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah serta ketentuan terkait lainnya. Ketentuan terkait yang dimaksud yaitu Lindung Nilai (Hedging) dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.

Selain aspek-aspek yang bersifat bisnis, pengusaha juga perlu memperhatikan ketentuan ancaman hukuman terhadap pelanggaran PBI 17/3/2015. Para pelaku yang tetap menggunakan mata uang asing di wilayah NKRI akan diancam hukuman berupa sanksi administratif baik berupa teguran tertulis, kewajiban pembayaran dan/atau larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. Sanksi kewajiban membayar dapat diberlakukan dengan maksimal pembayaran sebesar 1 Milyar rupiah. Selain sanksi tersebut, ketentuan pidana berupa kurungan paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp 200 juta dapat diberlakukan sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Briefing session ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada pelaku usaha sehubungan dengan kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta implikasinya terhadap dunia usaha. Briefing Session ini juga merupakan forum sosialisasi dan konsultasi pelaku bisnis dalam menghadapi kendala – kendala implementasi penggunaanmata uang Rupiah dalam transaksi bisnis di Indonesia.

Materi Briefing Session

Sosialisasi PBI 17/3/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI
Mekanisme dan teknis implementasi PBI 17/3/2015 berdasarkan ketentuan SEBI 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI
Transaksi yang dikecualikan dalam rangka kewajiban penggunaan Mata Uang Rupiah di wilayah NKRI
Risiko hukum terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan mata uang rupiah diwilayah NKRI
Implikasi kewajiban pengunaan mata uang Rupiah diseluruh wilayah NKRI bagi dunia usaha
Strategi dan Solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul dalam implementasi penggunaan mata uang Rupiah diwilayah NKRI

Pembicara

Bambang Sukardiputra (Deputi Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia)
Eko Yulianto (Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia)
Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi)

Peserta

Corporate Secretary, Legal Manager, konsultan hukum, Investor asing, pelaku usaha dibidang keuangan, Perusahaan Penanaman Modal Asing dan seluruh stakeholders yang berkepentingan dengan diundangkannya PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI

Investasi

Rp. 2.500.000,-
Investasi sudah termasuk training kit dan buka puasa bersama
Discount 50 % untuk peserta kelima dari perusahaan atau institusi yang sama

Online Registration

Pendaftaran Online

Jika anda menemui kesulitan untuk melakukan pendaftaran secara online silahkan isi form dibawah ini dan email ke info@lexmundus.com.

Ya, Saya bersedia menghadiri Briefing Session dengan tema “Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI dan Implikasinya terhadap Dunia Usaha”

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Telp. /HP/ Fax :

E-mail :

Info lebih lanjut dapat menghubungi kami dengan membalas email ini (info@lexmundus.com) atau melalui Tlp 021-7823548, 021-97566769 / HP 0878-7727-7840 (Ana Fitriana)
Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening: Bank Mandiri KCP RS Islam Jakarta No. Rekening : 123-00-0635238-1 atas nama PT Lex Mundus Indonesia
Pemesanan yang dibatalkan dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum hari-H tetap dikenakan biaya penuh sebagai peserta training
Peserta adalah pihak yang telah melakukan pendaftaran dan telah menunjukkan bukti pembayaran sebagaimana ditentukan oleh penyelenggara
Penyelenggara berhak untuk mengubah, membatalkan atau menjadwal ulang waktu penyelenggaraan, pembicara/narasumber dan hal-hal terkait dengan training tersebut diatas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena ada hal-hal yang tidak terduga atau di luar kekuasaan penyelenggara.

Sunday, June 7, 2015

Training Hukum Contract Drafting and Negotiation Skills

Start: 29 - 30 July 2015
Venue: Mercantile Athletic Club, Jakarta Gedung WTC lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31

Latar Belakang

Training ini didesain secara khusus untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang metode penyusunan kontrak-kontrak bisnis di Indonesia. Training ini akan mengupas tuntas bagaimana aspek hukum perjanjian, teori, praktek dan teknik penyusunan perjanjian disertai dengan contoh-contoh bentuk perjanjian berdasarkan praktek terbaik (best practice). Training juga akan fokus pada bagaimana melakukan negosiasi agar kontrak bisnis yang disusun sesuai dengan yang kita kehendaki. Keahlian dalam melakukan negosiasi kontrak adalah faktor yang sangat mendukung keberhasilan suatu proses transaksi bisnis yang dituangkan dalam kontrak.

Materi Training

Aspek Hukum Perjanjian dalam Pembuatan Kontrak

Syarat sahnya Perjanjian
Syarat Subjektif dan Objektif
Asas kebebasan berkontrak
Hapusnya perikatan dalam kontrak
Pengertian dasar kontrak dan definisi kontrak

Tahapan pembuatan kontrak

Persiapan penyusunan Kontrak
Pre contractual issue
Legalitas Para Pihak
Jenis kontrak
Format kontrak
Dokumen pendukung pembuatan kontrak

Teknik Penulisan Kontrak

Penentuan Anatomi Kontrak
Bahasa dalam pembuatan kontrak
Pemahaman terhadap klausul – klausul tertentu dalam kontrak
Klausul Boilerplate
Case study/Simulasi penyusunan kontrak

Teknik Negosiasi Kontrak

Tahapan-tahapan dalam proses negosiasi
Persiapan yang harus dilakukan sebelum negosiasi kontrak
Teknik dan strategi dalam perundingan negosiasi
Praktek merumuskan hasil negosiasi ke dalam klausul kontrak
Simulasi negosiasi

Trainer

Prof. DR. Rosa Agustina Pangaribuan, S.H., M.H*

Pakar Hukum Perdata FHUI adalah profesor Hukum Perdata, Ketua Program Pascasarjana dan Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Mengajar di sebuah universitas swasta terkemuka di Jakarta dan telah membantu Pemerintah Indonesia mengajar Hukum Perdata kepada untuk calon-calon hakim.

Telah mengabdikan karir hukumnya untuk penelitian dan pengembangan hukum perdata di Indonesia, dan mengkhususkan penelitiannya untuk topik Perbuatan Melawan Hukum dan hukum kontrak di Indonesia. Menulis dari tiga buku dan banyak artikel di sejumlah jurnal hukum terkemuka di Indonesia. Beliau juga telah diundang untuk berbicara tentang Hukum Perdata Indonesia di beberapa universitas di dunia, seperti University of Washington School of Law dan Universitas Chulalongkorn, Thailand. Selain mengajar, menulis dan meneliti, beliau juga telah ditunjuk sebagai saksi ahli berbagai kasus hukum perdata di Indonesia.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M

Mendapatkan gelar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan berhasil meraih gelar LL.M dan Ph.d berturut – turut dari Keio University, Jepang dan University of Nottingham, Inggris. Pada usianya yang relative muda beliau telah memperoleh jabatan sebagai Guru Besar dibidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dikukuhkan menjadi Profesor diusia 36 tahun. Beliau adalah Profesor termuda di FHUI. Kini beliau aktif sebagai tenaga pengajar, ahli dalam bidang hukum ekonomi dan internasional diberbagai institusi baik Universitas maupun pemerintahan serta swasta dalam bidang hukum ekonomi dan hukum internasional.

Indra Kusuma, S.H., LL.M

Mendapatkan gelar S.H pada tahun 1996 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil mendapatkan gelar LL.M dalam bidang European Law (business) dan International Business Law berturut-turut dari Universiteit Van Amsterdam, the Netherlands dan Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands pada tahun 2000. Praktisi hukum dan telah memiliki pengalaman selama lebih dari 15 tahun dalam bidang hukum dan perbankan serta keuangan terutama dalam bidang Loan trade finance, derivatives,dan operasional umum perbankan. Beliau mendapatkan pengalaman cukup besar dalam menangani permasalahan hukum perbankan dan keuangan karena sejak tahun 1996 telah bergabung sebagai Legal Counsel pada beberapa Bank baik lokal maupun asing diantaranya adalah Bank Niaga, ABN AMRO Bank, RBS Bank dan saat ini adalah partner pada boutique law firm yang khusus menangani kasus perbankan yaitu NARTOJO & CO Law Firm sejak tahun 2009. Beliau juga aktif memberikan seminar, training dan workshop dibidang hukum dan korporasi

Pramudya Azhar Octavinanda, S.H., LL.M.

Advokat yang berspesialiasi di bidang hukum pasar modal dan pembiayaan syariah dan berpengalaman lebih dari 7 tahun dalam menangani: (i) penawaran umum saham dan obligasi lokal maupun internasional; (ii) merger dan akuisisi perusahaan terbuka, (iii) restrukturisasi usaha dan hutang; (iv) penyusunan dan negosiasi kontrak bisnis, pengadaan dan konstruksi; dan (v) pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan pasar modal dan hukum korporasi. Pramudya memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi pada Hukum Acara, Hukum Bisnis dan Hukum Islam, dan Master of Laws dari University of Chicago Law School dengan konsentrasi pada Law and Economics dan Hukum Korporasi serta Pasar Modal Amerika Serikat. Saat ini sedang menempuh program Doctor of Jurisprudence di University of Chicago, Law School dengan fokus penulisan disertasi mengenai pendekatan Law and Economics terhadap teori Hukum Islam.

*Diundang dan dalam tahap konfirmasi

Peserta

Contract Specialist, Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, konsultan hukum dll

Investasi

Rp. 4.500.000/orang
Sertifikat, Makan Siang, 2 kali Coffee Break dan tempat pelatihan.
50% diskon untuk peserta ke – 5 dari perusahaan/institusi yang sama